Ketua KPK Puji Pembenahan Birokrasi ala Jokowi

Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki T Purnama melambaikan tangan usai dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). | KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengungkapkan bahwa pembenahan birokrasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya. Birokrasi di Pemprov DKI Jakarta yang selama ini kurang bagus, kata Abraham, sedikit demi sedikit dibenahi oleh Jokowi.

"Kita sudah tahu bersama, banyak hal yang dicontohkan Pemprov DKI sebagai role model, bagaimana melakukan pelelangan jabatan, bagaimana melakukan pembenahan yang selama ini di birokrasi DKI yang kurang bagus pada akhirnya, perlahan atau sedikit demi sedikit bisa dibenahi Pak Jokowi," kata Abraham dalam jumpa pers seusai membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNKP) dengan tema "Implementasi Pelembagaan Sistem Integritas Nasional" di Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Hadir pula dalam jumpa pers tersebut, Jokowi, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar. Lebih jauh, Abraham mengatakan bahwa KPK berharap setiap kementerian lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, ataupun kota mampu mengimplementasikan Sistem Integritasi Nasional (SIN).

"Bagaimana proses-proses rotasi, mutasi, promosi, harus berjalan fair (adil), akuntabel, tidak boleh lagi berdasarkan like dan dislike (suka dan tidak suka). Contohlah role model, apa yang dilakukan Pemprov DKI," kata Abraham.

Dia mengatakan, KPK berharap virus integritas bisa menyebar ke lembaga pemerintahan lainnya. Jika SIN sudah diterapkan di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, maka, menurut Abraham, korupsi diharapkan bisa ditekan.

"Tidak ada lagi korupsi kecil-kecilan, jadi IPK (indeks persepsi korupsi) kita meningkat. Sekarang stuck (stagnan), artinya sistem pelayanan publik belum terlalu baik," tutur Abraham.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan lelang jabatan di semua lini, satu per satu. Pemprov DKI berharap, metode itu bisa mendukung pemerolehan sumber daya pejabat yang betul-betul mau melayani rakyat. Selain itu, kata Jokowi, pihaknya tengah membangun sistem yang harus diikuti semua birokrat di lingkungan Pemprov DKI.

"Seperti yang sudah kita mulai lakukan, online system untuk pajak hotel, restoran, tempat hiburan, parkir, sistem e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa, juga e-budgeting, kita paksa birokrat ikut sistem yang sudah dibangun," tutur Jokowi.

Kemudian, lanjut Jokowi, perkuat manajemen kontrol dengan mengecek langsung ke lapangan.

"Pagi tadi pukul 07.30 WIB, saya cek di kelurahan, sudah siap belum pelayanannya," tambah Jokowi.